23 Juli 2001, Mengenang Sejarah Pelengseran Gus Dur dari Kursi Presiden

Tanggal 23 Juli menjadi catatan kelam bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Pada hari itu, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh yang dicintai Nahdliyin, harus turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia setelah memimpin selama kurang lebih 22 bulan.

Pelengseran Gus Dur merupakan puncak dari konflik panjang dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Mahfud MD, ketegangan antara presiden dan parlemen sudah terasa sejak awal masa jabatannya.

Dalam bukunya "Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit," Mahfud menjelaskan bahwa benih konflik bermula dari persoalan sepele. Gus Dur, dengan seloroh atau candaan khasnya, pernah menyamakan perilaku anggota DPR dengan anak-anak taman kanak-kanak.

“Barangkali Gus Dur hanya bermaksud bercanda seperti kebiasaannya,” tulis Mahfud dalam buku tersebut.

Meski hanya gurauan, ucapan itu memicu ketersinggungan di kalangan anggota DPR. Mereka menganggap pernyataan tersebut merendahkan lembaga negara yang secara konstitusional sejajar dengan presiden. Sebagian bahkan mendesak Gus Dur menarik ucapannya.

Namun, Gus Dur yang dikenal santai menanggapinya dengan ringan, “Ya sudah. Kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf. Gitu aja kok repot,” kata Gus Dur, seperti dikutip Mahfud.

Sejak saat itu, DPR tak lagi sungkan mengkritik presiden secara terbuka. Tradisi lama di mana presiden dianggap tak tersentuh berubah total. Kritik dan serangan politik pun menghiasi media hampir setiap hari, memperuncing hubungan presiden dengan parlemen.

Akhirnya, konflik tersebut mencapai klimaks pada 23 Juli 2001. Pada dini hari Senin Kliwon, sekitar pukul 01.30, Dekrit Presiden Gus Dur dibacakan oleh Juru Bicara Kepresidenan Yahya Cholil Staquf (kini Ketua Umum PBNU). Dekrit itu menjadi penutup masa kepemimpinan Gus Dur sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia.