Kiai M Sholeh: Nahdliyin Tidak Boleh Pragmatis Terhadap Warna dan Substansi politik

NU Online Jombang,

Tahun 2022 mendekati tahun perhelatan politik. Di sisi lain, kita harus melewatinya agar bisa memberi warna indah pada tahun emas untuk Jamiyah Nahdlatul Ulama (NU). NU tidak boleh larut dalam situasi dominan yang bersifat pragmatis. 

 

Dalam Konferensi Cabang (Konfercab) NU Jombang, Kiai Muhammad Sholeh, Wakil Rais Syuriyah Pengurus Cabang (PC) NU Jombang mengatakan, NU harus kokoh. NU terbentuk sebagai organisasi yang memiliki kultur dan karakter berbeda dengan organisasi lain, demikian pula dengan pemimpinnya.

 

Ia menceritakan, ada sebuah cerita ketika Mbah KH Abdul Wahab Chasbullah diingatkan oleh Mbah KH Abdul Hamid Chasbullah supaya tidak larut dalam politik.

 

"Mbah Wahab Chasbullah menimpali, pesantren dan madrasah bisa menjalankan fungsi pendidikan dengan baik, kemudian para guru bisa mengajar dengan lancar, keduanya adalah keputusan politik," ujar Kiai Sholeh mengutip dawuh Mbah KH Wahab Chasbullah.

 

Dari cerita tersebut, lanjutnya, kita bisa belajar bahwa politik dan berpolitik begitu melekat di dalam NU. Bahkan, berkat politik NU melahirkan pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menjaga dan melindunginya lahir-batin.

 

"Kita berharap, sikap politik warga NU Jombang bukanlah sikap politik sumbu pendek atau politik simbolik yang menjebak. Karena, ornamen warna-warni itu mudah luntur dan wewangian itu mudah pudar," tegasnya.

 

NU juga diharapkan tidak bersikap pragmatis terhadap warna dan substansi politik, sebagaimana kaidah fiqih yang umum di lingkungan NU.

 

"Yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan. Selain itu, yang menjadi pokok pegangan harus menjadi substansi kebaikan di balik nama dan bukan nama itu sendiri. Di antara tantangan dan peluang, kita perlu belajar dari diskursus ilustratif tadi," tuturnya.

 

Kiai Sholeh mengatakan, kebesaran organisasi NU diikuti oleh besarnya tanggung jawab. Hal tersebut tidak bisa diperkecil dengan melekatkan NU terhadap praktek politik kepentingan tertentu (simbolik-pragmatis).

 

Oleh karenanya, lanjutnya, bercermin dari KH Wahab Chasbullah, tidak mungkin bagi NU membeberkan secara bebas maksud dan tujuan serta strategi NU dalam menghadapi situasi politik.

 

"Yang terpenting, partisipasi politik sebagai hak konstitusional setiap warga NU wajib digunakan dan dijalankan. Pilihan jamiyah NU dalam menerjemahkan sikap politik kerakyatan dan kenegaraan atau kebangsaan, harus cerdas dan bermanfaat bagi jamiyah dan jamaah," pungkasnya.