• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Jumat, 8 Desember 2023

Daerah

Gelar Demonstrasi, PMII Jombang Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Gelar Demonstrasi, PMII Jombang Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Aksi demonstrasi PMII di Jombang. (Foto: NU Online Jombang/Siti Ratna Sari)
Aksi demonstrasi PMII di Jombang. (Foto: NU Online Jombang/Siti Ratna Sari)

NU Online Jombang,
Ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Jombang menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Massa PMII berjalan kaki dari ringin contong ke depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang.


Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Jombang, Rizal Abdillah mengatakan, pihaknya menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM oleh pemerintah di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya dari pandemi Covid-19 berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. 


"Ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Selain itu, menaikkan harga BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara. Sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya akan sangat terdampak," katanya kepada awak media, Selasa (6/9/2022).


Rizal menegaskan, PMII mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan BBM subsidi tepat sasaran dan pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi dengan menerapkan skema pembatasan pembelian BBM, khususnya jenis pertalite dan solar subsidi. 


"Hal ini supaya pemakaian subsidi BBM oleh pemerintah tidak terus tersedot dan semakin membengkak. Fakta tidak tepat sasarannya subsidi BBM sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) dimana subsidi untuk solar yang beredar di pasar, 89% dinikmati oleh dunia usaha. BBM jenis pertalite subsidi dinikmati oleh 86% kalangan mampu tanpa pembatasan," tegasnya.


Menurut Rizal, jika pemerintah dapat membuat regulasi untuk beralih ke penetapan subsidi tepat sasaran dan dengan jumlah subsidi yang dipatok tetap, maka anggaran subsidi pada APBN tidak berfluktuasi dan akan berimplikasi pada keadaan masyarakat. 


"Pemerintah sebetulnya dapat melakukan controlling dan monitoring secara baik dan mendorong kerja sama dengan Pertamina, Kementerian ESDM dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam memperkuat data penerima yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi melalui digitalisasi data agar tepat sasaran," ujarnya.


Terakhir, Rizal mendorong kepolisian untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia penimbun BBM bersubsidi. Karena terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara sekalipun. 


"Dan dengan tegas, kami mendorong pihak kepolisian untuk memberantas sampai ke akar-akarnya sebagai bentuk keseriusan dalam menyelsaikan persoalan," pungkasnya.


Daerah Terbaru