NU Online Jombang,
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Jakarta, 5-7 Februari 2025 menetapkan bahwa laut tidak boleh dimiliki oleh individu maupun korporasi. 

KH Muhammad Cholil Nafis, Ketua Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah, pada Sidang Pleno Munas Alim Ulama NU, Kamis (6/2/25) menegaskan bahwa laut tidak boleh dikuasai oleh siapapun.

"Kita dalam deskripsi masalahnya laut dikapling sebagai kepemilikan individu ataupun korporasi itu bisa jadi hak milik atau tidak? Nah, jawabannya laut tidak bisa dimiliki oleh individu ataupun korporasi,” ujarnya.

Kiai Cholil juga menyampaikan, negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut untuk individu maupun korporasi.

"Pertanyaan selanjutnya, bolehkan negara menerbitkan sertifikat kepemilikan laut kepada individu atau korporasi? Maka otomatis negara tidak boleh menerbitkan sertifikat baik kepada individu ataupun korporasi,” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa negara hanya dapat memberikan izin pemanfaatan laut untuk kepentingan tertentu. Seperti perikanan atau pariwisata, tetapi bukan hak kepemilikan penuh. 

Negara tetap bertanggung jawab memastikan pemanfaatan laut tetap berkelanjutan dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.

"Kalau kita lihat di Kepualuan Seribu (Jakarta), itu kan ada tambak ikan bandeng laut, yang rasa ikannya dari air asin karena dipelihara di laut. Nah, itu boleh memanfaatkan laut untuk tambak ikan bandeng,” tegasnya

Senada hal itu, KH Mahbub Ma’afi menyampaikan bahwa negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut atau HGB karena berkaitan dengan pelestarian ekosistem laut.

“Tidak ada ihya’ul mawat dalam laut,” tambahnya.

Diketahui, bahtsul masail tersebut mengkaji beberapa masalah. Di antaranya menyikapi adanya polemik di pesisir laut yang menghebohkan di negeri ini.