NU Online Jombang,
Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin meluncurkan program Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) di kompleks Sekolah Menengah Atas (SMA) Trensains Pondok Pesantren Tebuireng di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Jombang.
Wapres menegaskan bahwa wakaf bisa menjadi salah satu pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Wapres mengajak warga bangsa yang peduli dengan kemiskinan dan ketimpangan sosial untuk menyisihkan harta melalui wakaf.
Peluncuran GWI dilaksanakan di lahan yang merupakan lahan wakaf oleh KH M Hasyim Asy’ari. Lahan ini diserahkan kepada Pesantren Tebuireng untuk pendidikan tahun 1934.
"Mengingat waktu itu tahun 1934 Indonesia belum diproklamasikan maka tidak ada catatan mengenai lahan tersebut di kantor pertanahan sekarang," ujarnya pada Rabu (15/3/2023).
Lahan itu kini sudah dikembangkan menjadi kompleks pesantren Sains Tebuireng dan menampung sebanyak 1.400-an santri. "Sesuai hukum wakaf, nilai harta yang diwakafkan tidak boleh dikurangi sedikit pun sehingga wakaf KH Hasyim Asy’ari tahun 1934 tetap utuh dan sekarang sudah menjadi salah satu kompleks pesantren," bebernya.
Menurutnya, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan versi World Giving Index 2022 di tahun 2018. Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang gemar berbagi.
"Sebut saja tradisi tumpengan, slametan, tahlilan, dan banyak tradisi lain yang mayoritas dalam ritual tersebut selalu dibarengi dengan acara bagi-bagi berkat (nasi beserta lauk pauk yang dibawa pulang oleh para tamu) dan makan bersama. Dari sini terlihat masyarakat Indonesia sangat kental dengan tradisi komunal dan berbagi," ujarnya.
Namun, lanjut dia, fakta di atas tidak berbanding lurus dengan pengelolaan dana yang bersifat sosial (charity). "Hal ini dikarenakan masih lemahnya tata kelola wakaf dan rendahnya literasi," ungkapnya.
Wakaf dan kapasitas nadzir menurutnya harus terus ditingkatkan. Karena hal ini berkaitan dengan pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat dan menurunkan ketimpangan sosial.
Sementara itu, Ketua BWPT KH A Halim Mahfudz mengatakan, BWPT terbuka untuk menjalin kerja sama kepada perorangan, badan hukum, korporasi, bahkan perusahaan multi nasional. Tentu juga terbuka untuk pewakaf dari kalangan non-Muslim.
"BWPT akan membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan yang luas, yang peduli untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan," pungkasnya.
