NU Online Jombang,
Anggota DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah Haromain menyebut sinergitas pemerintah dan pemuda bakal mampu dongkrak ekonomi kreatif di Jawa Timur. Saat ini pemuda sangat bisa menggenggam segala macam informasi dan ilmu pengetahuan, sehingga tidak akan sulit menciptakan peluang usaha.
Menurutnya peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam ranah ini. Pemerintah tidak boleh hanya sekadar menggelontorkan berbagai jenis program, tanpa ada pendampingan yang konsisten dan rencana tindak lanjut, mengingat pemuda hari ini harus diberi ruang untuk berkreasi.
Gus Athoillah, sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur sendiri terdiri dari 5 Bakorwil, yang dari kelima Bakorwil tersebut harusnya dapat dijadikan tempat rujukan informasi untuk meningkatkan kompetensi keahlian para pemuda.
Wilayah tugas Bakorwil dengan izin dari Gubernur seharusnya mampu memberikan intervensi kepada wilayah naungannya untuk memfasilitasi kreativitas pemuda. Tidak hanya sekadar mengerjakan rutinitas dan laporan yang bersifat monoton, Bakorwil harusnya turut mengambil peran dalam tumbuh kembangnya kreativitas pemuda di Jawa Timur.
"Misalkan Bakorwil menyiapkan semacam aplikasi atau website yang memuat berbagai informasi dan jadwal pelatihan, kemudian menggandeng influencer yang ada di masing-masing daerah untuk membantu menyebarluaskan informasi tentang keberadaan aplikasi atau website Bakorwil tersebut. Hal ini tentunya akan mendorong pemuda untuk mengembangkan kreativitasnya," ungkapnya, Sabtu (30/3/2024).
Gus Athoillah melanjutkan, jika kreativitas anak muda ini bisa menjadi kegiatan ekonomi, ke depannya pemerintah harus menyederhanakan proses perijinan dan siap memberikan pelayanan terbaik, sehingga masyarakat akan bergerak lebih positif.
"Baik masyarakatnya, pemerintahnya maupun infrastrukturnya harus dikondisikan agar nantinya ekonomi kreatif ini dapat tumbuh dan berkembang. Sebagai konsumen utama ekonomi kreatif ini adalah para generasi milenial yang memiliki 3 C yaitu confident, creativity, dan connectiveness," jelas politisi PKB ini.
Selain skema kerja tersebut, Ia juga menyebutkan bahwa terkait pinjaman KUR dari BUMD maupun BUMN juga harus diperhatikan lagi, yakni dengan menambah alokasinya, mempermudah persyaratannya serta menyebarluaskan informasinya.
