Ketua DPRD Jombang: Manakala Pesta Demokrasi ini Gagal, Maka Hancurlah Indonesia

NU Online Jombang,
Jumlah penduduk Jombang yang terdata di perencanaan pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada semester 2 tahun 2022 adalah mencapai 1.030.000. Dari jumlah itu, 374.198 di antaranya adalah milenial yang berusia antara 20 hingga 40 tahun.

 

Hal ini disampaikan oleh Mas'ud Zuremi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang saat Dialog Publik bertajuk Milenial Penentu Arah Bangsa. 

 

"Setelah reformasi ini, bagaimana jalannya kebebasan berpolitik? Berpolitik itu bukan berarti masuk partai politik, tetapi kita semua harus punya pendidikan politik. Harus punya ideologi politik, harus punya pandangan arah bangsa ke depannya bagaimana," katanya. 

 

Menurut Mas'ud sapaannya, keberlangsungan bangsa Indonesia ini adalah yang menjadi tonggak sejarahnya nanti adalah pada kader-kader muda di usia milenial saat ini yang 10-20 tahun ke depan akan bisa menerima mandat untuk meneruskan kepemimpinan bangsa Indonesia.

 

"Ngomong kepemimpinan bangsa Indonesia, saya yakin seyakin-yakinnya akan tumbuh dan dihasilkan dari saudara sekalian yang saat ini menjadi mahasiswa baik yang ada di pondok pesantren maupun di Unwaha (Universitas Wahab Hasbullah) atau perguruan tinggi yang lain. Tapi utamanya adalah dari saudara-saudara yang ada di kabupaten Jombang," ujarnya.

 

Kemudian, Mas'ud mengajak untuk bersama-sama menjadi warga negara Indonesia yang baik. Warga negara Indonesia yang baik adalah yang betul-betul melaksanakan tugas sebagai anak bangsa.

 

"Sebagai warga negara yang baik, maka kita gunakan hak kita untuk ikut menyukseskan program pemerintah. Termasuk mengontrol jalannya Undang-Undang Pemilu dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang akan datang," ujarnya dalam Dialog yang digelar dalam rangka Harlah NU Online Jombang, Sabtu (04/03/2023) tersebut.

 

Mas'ud melanjutkan, jangan sampai menjadi orang yang tidak mau berangkat untuk menyukseskan itu. Tidak mau berangkat ke TPS tapi manakala ada kebijakan pemerintah kemudian hati tidak cocok hanya bisa menghujat saja tetapi tidak pernah ikut menentukan arah kebijakan pemerintah dengan memilih calon-calon wakil rakyatnya.

 

"Kita harus berpikir berapa triliun anggaran untuk pelaksanaan Pemilu. Salah satu contoh pilkada saja itu puluhan miliar, apalagi Pemilu jelas ini urusan pemerintah pusat melalui KPU. Kita berpikir manakala pesta demokrasi ini gagal maka hancurlah Indonesia," pungkasnya.