• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Jumat, 23 Februari 2024

Daerah

Audiensi PMII: DPRD Jombang Janji Desak DPR RI Batalkan Kenaikan BBM

Audiensi PMII: DPRD Jombang Janji Desak DPR RI Batalkan Kenaikan BBM
DPRD Jombang janji desak DPR RI Batalkan Kenaikan Harga BBM (Foto: Siti Ratnasari)
DPRD Jombang janji desak DPR RI Batalkan Kenaikan Harga BBM (Foto: Siti Ratnasari)

NU Online Jombang,

Tidak puas dengan aksi demonstrasi kemarin, Selasa (6/9/2022), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang terkait penolakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di ruang rapat DPRD.

 

Dalam audiensi tersebut, silih berganti para aktivis PMII menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Jombang. Tidak hanya soal pembatalan kenaikan BBM, aktivis PMII Jombang juga menuntut DPRD Jombang untuk mengawal penyaluran BLT BBM tepat sasaran, serta mengupdate Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Jombang.

 

"DPRD Jombang harus memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengupdate data di Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang. Supaya data di kabupaten Jombang bisa lebih update," ungkap Rizal Abdillah, Ketua Umum PC PMII Jombang saat menyampaikan aspirasinya, Kamis (08/09/2022).

 

Sementara itu, Kartiyono, Sekretaris Komisi A DPRD Jombang menegaskan bahwa DPRD Jombang akan selalu berpihak kepada masyarakat. Pihaknya, berjanji akan mengawal aspirasi yang disampaikan oleh aktivis PMII untuk ditindaklanjuti.

 

"Aspirasi yang disampaikan oleh PMII nanti akan kami kawal hingga ke DPR RI sebagai bahan pertimbangan pembatalan kenaikan BBM. Karena BBM sudah naik, kami tidak bisa menolak. Maka upaya yang akan kami lakukan yaitu pembatalan," tegasnya.

 

Terkait data di BPS Kabupaten Jombang, DPRD Jombang mengakui masih lemah. Menurut Kartiyono, pihaknya akan mendorong pemerintah kabupaten Jombang untuk memerintah pihak terkait supaya segera mengupdate data tersebut.

 

"Data di BPS Jombang terakhir itu 2020, sehingga orang yang sudah meninggal masih terdata mendapatkan bantuan. Ini yang membuat bantuan tersebut tidak tepat sasaran," pungkasnya.


Daerah Terbaru