NU Online Jombang,
Menjadi bulan kemerdekaan Indonesia, Agustus selalu diwarnai berbagai agenda meriah tiap tahunnya, tak terkecuali agenda karnaval yang kerap diiringi sound system bervolume tinggi alias "sound horeg".

Usai difatwakan haram, nyatanya penggunaan sound horeg ini masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Pasalnya permasalahan ini berkaitan erat dengan realitas ekonomi masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU KH Mahbub Maafi Ramdlan dalam Forum Kramat: Sound Horeg: Hiburan Rakyat, Gangguan Umat? di Lobi PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat (1/8/2025) lalu.

"Fatwa keharamannya itu penting, tapi tidak cukup. Karena faktanya, yang terjadi di lapangan bukan sekadar soal suara bising, tapi soal perut, soal penghidupan," tegasnya dalam warta NU Online.

Kiai Mahbub menegaskan bahwa tanggung jawab ulama tidak hanya berhenti pada penetapan hukum (fatwa), melainkan juga mendorong adanya solusi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

"Fatwa haram itu tidak boleh berhenti di teks. Harus ada peran aktif untuk mendorong negara turun tangan. Bukan cuma membuat aturan larangan, tapi juga hadir dalam menyelesaikan akar persoalannya yaitu kemiskinan dan pengangguran," tuturnya.

Ia menyebut, banyak pelaku sound horeg yang merupakan warga kurang mampu, sehingga menjadikan profesi itu sebagai sumber penghidupan. Mereka membangun usaha kecil-kecilan, mempekerjakan tetangga, bahkan menyekolahkan anak dari pendapatan tersebut.

"Ini bukan sekadar soal gangguan suara. Ini soal dapur mereka. Jangan sampai kita hanya larang tanpa menawarkan alternatif. Itu tidak adil," tekannya.

Lebih lanjut, kiai Mahbub mengajak semua pihak, khususnya para ulama, untuk tidak berhenti menyoroti perihal hukum saja. Ia lantas berharap adanya upaya kolaboratif antara ulama, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan jalan keluar yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

"Ini bukan sekadar soal suara keras. Tapi tentang orang-orang kecil yang sedang mencari cara untuk bertahan hidup. Kalau kita hanya melarang tanpa memberikan solusi, kita sedang menciptakan keputusasaan baru," pungkasnya.