NU Online Jombang,
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi di berbagai daerah belakang menjadi polemik serius di kalangan masyarakat bawah. Di Jombang, misalnya, PBB sempat diprotes oleh masyarakat karena dinilai kenaikannya yang terlalu besar.

Beruntungnya, kasus yang terjadi di Jombang tidak seperti di Pati, Jawa Tengah yang memaksa masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Pemerintah Jombang bergerak cepat menyelesaikan masalah tersebut dengan merevisi Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak dan Restribusi Daerah.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Ahmad Athoillah mengingatkan kepada pemerintah di Jawa Timur khususnya agar hal itu menjadi alarm untuk memperbaiki proses penyusunan kebijakan, bukan saja pada persoalan pajak, tapi semua lini kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

"Fenomena ini menunjukkan adanya miskomunikasi dan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap realitas ekonomi masyarakat. Kebijakan kenaikan pajak seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi kebutuhan anggaran pemerintah, tetapi juga dari kemampuan bayar masyarakat," terangnya, Sabtu (23/8/2025).

Protes masyarakat harus diinterpretasikan dengan langkah-langkah perbaikan oleh pemerintah. Masyarakat menurutnya saat ini makin melek dan kritis terhadap kebijakan dan realisasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Karena itu, dalam hal pajak, pemerintah seharusnya menyusun kebijakan yang lebih pro-rakyat. Seperti melakukan kajian mendalam tentang kondisi ekonomi riil masyarakat. Data inflasi, tingkat pengangguran, dan daya beli harus menjadi pertimbangan utama. Menerapkan kenaikan secara bertahap tidak langsung melonjak drastis.

"Jika memang harus naik, kenaikan bisa dibagi dalam beberapa tahun agar masyarakat memiliki waktu untuk beradaptasi. Memberikan insentif dan keringanan bagi kelompok masyarakat rentan, seperti pensiunan, veteran, atau pemilik properti dengan nilai jual rendah," katanya.

Pemerintah dituntut inovatif. Mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh mengandalkan sektor pajak. Karena hal itu justru akan rentan konflik di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, bukan kesejahteraan yang diperoleh masyarakat, melainkan sebaliknya.

"Pajak tidak boleh menjadi satu-satunya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengandalkan pajak secara berlebihan sangat rawan konflik," ungkapnya.

Sektor Lain Potensial di Jawa Timur

Anggota F-PKB DPRD Jawa Timur ini membeberkan bahwa Jawa Timur memiliki potensi besar di sektor lain yang bisa dikembangkan. Pertama, sektor pariwisata. Jawa Timur kaya akan destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah. "Pemerintah perlu lebih serius mengelola dan mempromosikan pariwisata, serta meningkatkan infrastruktur pendukung," ucapnya.

Kedua, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Pemerintah bisa meningkatkan PAD melalui retribusi atau pajak yang adil dari sektor ini, sambil memberikan dukungan pelatihan, permodalan, dan akses pasar.

Ketiga, investasi. Mendorong investasi, baik dalam maupun luar negeri, dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi perizinan dan pajak korporasi.

Keempat, sektor pengelolaan Sumber Daya Alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, misalnya melalui BUMD yang profesional, bisa menjadi sumber pendapatan signifikan tanpa membebani rakyat secara langsung.

Kelima, sektor pertanian. Jawa Timur yang merupakan provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia seharusnya juga bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan petani di Jawa Timur dan mendapatkan dukungan dari Pemerintah seperti alat pertanian modern, agar produksi yang dihasilkan petani makin meningkat.

Keenam, sektor peternakan. Jawa Timur juga merupakan penghasil daging sapi terbesar di Indonesia. Hal ini juga bisa dijadikan peluang agar memaksimalkan peran pemerintah untuk mendampingi para peternak agar bisa menekan penyakit PMK yang terjadi pada ternak.

Kendati demikian, pria yang lebih akrab dengan sapaan Gus Atho' ini mengingatkan potensi-potensi besar tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Langkah prioritas dalam mewujudkan hal itu adalah melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan.

"Partisipasi masyarakat adalah kunci agar kebijakan tidak bias dan berdampak nyata. Saya akan terus mendorong pemerintah dan legislatif untuk menggelar forum publik dan konsultasi secara rutin sebelum merumuskan kebijakan penting. Pemerintah tidak boleh hanya mengumumkan, tapi harus mendengarkan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga perlu memanfaatkan teknologi untuk menampung aspirasi, misalnya melalui platform digital yang mudah diakses.

"Harus membangun mekanisme pengawasan publik yang kuat, di mana masyarakat bisa melaporkan ketidakberesan dalam pelaksanaan kebijakan tanpa rasa takut," pungkasnya.