Ini Usulan Konkret PCNU Jombang untuk Muktamar Ke-34 NU di Lampung

NU Online Jombang,

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang akan mengusulkan 2 hal dalam Muktamar NU Ke-34 di Bandar Lampung 23-25 Desember mendatang. Usulan tersebut disepakati dalam rapat pengurus harian syuriyah dan tanfidziyah PCNU Jombang yang dilaksanakan di kantor PCNU setempat, Rabu (17/11/2021).

 

H Muslimin Abdillah, Wakil Ketua Tanfidziah PCNU Jombang mengatakan, dua hal yang akan diusulkan pada Muktamar NU ke 34 adalah seputar ruang lingkup program dan organisasi.

 

“Ada dua hal yang akan kita usulkan dalam Muktamar NU yang ke 34 ini.  Ini adalah bentuk ikhtiar kita. Nanti akan diterima atau tidak, tinggal menunggu hasilnya. Jadi, usulan dari PCNU Jombang yang pertama tentang program dan yang kedua, tentang organisasi," jelas Muslimin.

Ia menambahkan, terkait dengan program, pihak PCNU Jombang mengusulkan agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membuat program yang isinya adalah memuat tentang sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi (PME). Sehingga, lanjut dia, di dalam sistem PME itu semua kepengurusan NU di seluruh tingkatan, mulai dari PBNU sampai dengan Majelis Wilayah Cabang (MWC) memiliki 1 sistem yang sama.

 

"Dengan adanya 1 sistem PME dalam tubuh NU dari atas ke bawah, kegiatan yang berjalan sampai dengan tingkatan bawah akan sesuai dengan visi organisasi dan terstruktur dengan baik. Jika tidak berada dalam satu sistem, maka ada banyak persoalan yang muncul dalam menerjemahkan visi secara nasional," jelasnya.

 

Ia menambahkan, penyusunan sistem PME dilakukan sebagai langkah untuk membangun kemandirian NU menjelang 1 abad, terutama kemandirian secara intelektual. Dengan memiliki sistem PME yang baik, lanjut dia, perumusan kegiatan yang membutuhkan ketajaman analisis berdasarkan kondisi di lingkungan dalam (internal) dan di lingkungan luar (eksternal) akan selalu berangkat dari pemikiran secara mandiri.     

 

Sementara itu, untuk usulan kedua terkait program organisasi adalah tentang penguatan roda organisasi. Ada tiga hal yang menjadi sorotan. Beberapa diantaranya adalah, perlu ada penguatan di tingkatan Syuriyah. Sebab, menurutnya, dalam menerjemahkan keputusan dari PBNU, di tingkatan bawah belum mampu merespon dengan baik.

 

Selain itu, di dalam NU terdapat perangkat organisasi yang terdiri dari lembaga, badan khusus dan badan otonom. Dalam hal ini, menurut Muslimin, pengurus NU membina, mengayomi, dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap lembaga, badan khusus, dan badan otonom pada tingkat masing-masing. Namun, tidak ada pernyataan bahwa, NU berwenang meminta laporan kepada badan khusus dan badan otonom secara periodik.

 

"Akan lebih baik jika NU memiliki wewenang dalam melakukan kontrol organisasi. Selain itu, saat ini menjamur lembaga-lembaga yang dibentuk atau didirikan oleh warga NU. Akan lebih baik jika lembaga tersebut merupakan bagian dari program lembaga bersangkutan, bukan membuat lembaga baru," pungkasnya.

 

Kontributor : Sohibul Huzair Ellathoillah

Editor: Fitriana