Warga di Jombang Masih Kesulitan Mendapatkan LPG 3 Kg, Harganya Juga Naik

NU Online Jombang,
LPG 3 kg masih menjadi persoalan bagi masyarakat. Di banyak daerah, terutama pedesaan masih mengalami kesulitan mendapatkan gas akibat pasokan yang terbatas serta distribusi agen yang tidak merata. Salah satunya di Jombang sebelah Timur. 

Nur Afifah, warga Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung mengatakan, dirinya sangat kesulitan untuk mencari LPG 3 kg itu. Ia keliling ke beberapa toko yang ada di desanya namun hasilnya nihil.

"Sehari kemarin mencari LPG ke sana kemari banyak yang kosong. Baru nemu tadi di toko sebelah utara, itu pun harganya naik menjadi 21.000," katanya saat ditemui NU Online Jombang, Jumat (7/2/2024). 

Menurutnya, ini persoalan yang sangat serius lantaran masyarakat bergantung pada energi bersubsidi ini untuk kebutuhan rumah tangga, terutama yang memiliki usaha kecil seperti warung atau tempat makan. 

"Warga sangat mengeluhkan hal ini. Apalagi ini kan jauh dari pusat keramaian, kalau kita disuruh beli ke pangkalan resmi Pertamina atau agennya langsung ya tentu kejauhan. Belum lagi membutuhkan waktu dan bensin," keluhnya.

Ia menambahkan, pengecer juga sempat kebingungan dan bertanya-tanya lantaran tidak ada distributor yang ke warungnya untuk mengantarkan LPG 3 kg itu. 

"Cerita dari pemilik warung yang biasa jualan LPG seperti itu. Mungkin karena adanya aturan itu sehingga para distributor tidak mengirimkan LPG 3 kg ke desa-desa," imbuhnya. 

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan bahwa masyarakat mendapatkan LPG 3 kg dengan harga terjangkau. Namun perlakuan UMKM untuk mendapatkan LPG 3 kg akan berbeda dengan rumah tangga biasa, mengingat punya peran dan skala yang berbeda dari sisi perekonomian.

"Berdasarkan instruksi Pak Probowo bahwa kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi sub-pangkalan," kata Bahlil yang dilansir dari www.esdm.go.id.

Ia menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan agar transaksi dapat dikontrol melalui sistem digital yang telah disiapkan oleh PT Pertamina (persero). 

"Dengan pengencer naik menjadi sub-pangkalan, itu sudah akan dimasukkan aplikasinya. Supaya kita tahu dia jual ke siapa, harganya berapa, supaya tidak ada markup dan juga dijual ke oplosan. Itu maksudnya," jelasnya.