NU Online Jombang,
Kebijakan sekolah lima hari di Kabupaten Jombang mendapat kritik dari sejumlah kiai dan tokoh agama. Mereka menilai aturan tersebut menimbulkan dampak kurang baik, terutama pada perkembangan anak didik.

Tokoh-tokoh yang tergabung dalam jajaran Syuriah dan Katib MWCNU se-Jombang kemudian meminta Bupati Jombang, H Warsubi, untuk meninjau ulang kebijakan yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir itu.

Katib PCNU Jombang, KH Sholahuddin Fathurrahman atau Gus Amang, menyampaikan bahwa rapat yang digelar menghasilkan keputusan penting, yaitu mengusulkan agar kebijakan sekolah lima hari dikembalikan menjadi enam hari.

Gus Amang menegaskan, keputusan tersebut lahir dari berbagai pertimbangan yang mendesak. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi di pedesaan.

“Kegiatan pada hari Sabtu dan Ahad untuk anak-anak yang tidak sekolah, terutama yang ada di desa-desa, itu menjadi tidak terkendali dan lebih menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Gus Amang.

Ia juga menyoroti dampak lain dari penerapan lima hari sekolah, yakni berkurangnya kesempatan anak-anak untuk mengikuti pengajian maupun pendidikan agama di TPQ dan madrasah diniyah karena jadwal sekolah terlalu padat.

“Pendidikan karakter yang berbasis pada tradisi-tradisi yang selama ini menjadi kebiasaan kita sudah mulai berkurang,” tambahnya.

Dalam pembahasan yang sama, muncul pula kekhawatiran tentang kesenjangan pendidikan antara madrasah dan sekolah umum, terutama di tingkat SMP. Kondisi di Jombang yang lebih banyak memiliki madrasah pada jenjang Tsanawiyah dan Aliyah membuat perbedaan pola pendidikan semakin terlihat.

PCNU Jombang kemudian mendorong semua pihak mulai dari Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, hingga Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU untuk bersinergi memberikan masukan kepada Bupati Jombang.

“Dengan harapan, kebijakan sekolah lima hari bisa dievaluasi. Dikembalikan kepada kebijakan enam hari masuk sekolah. Ini bisa dipertimbangkan untuk kepentingan pendidikan anak-anak di Jombang,” pungkas Gus Amang.