Wacana PPN Pendidikan, Gus Ufik: Banyak Sekolah yang Hanya Bisa Bayar Gaji Guru

NU Jombang Online, 
Salah satu pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan, Kabupaten Jombang, KH M. Zufikar As'ad angkat menolak secara tegas terkait wacana pemerintah akan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pendidikan.

Menurutnya, pendidikan, terlebih pendidikan swasta itu harusnya justru dibantu pemerintah dengan tidak memberlakukan pajak. Karena itu, kiai yang kerap disapa Gus Ufik tersebut sangat tidak setuju apabila pemerintah akan menerapkan kebijakan tersebut.

"Semestinya yayasan atau pendidikan swasta atau pesantren itu malah dibantu untuk dispensasi pajak. Karena kami punya peran yang tidak kalah pentingnya sebagai pendukung, jadi seharusnya dibantu, bukan dimintai pajak," katanya, Senin (14/6).

Wacana penerapan PPN terhadap sembako dan pendidikan itu sebesar 12 persen ini diketahui berdasarkan draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Pihaknya menyampaikan, pemerintah hendaknya mengkaji ulang terkait wacana penerapan kebijakan tersebut. Apalagi masih banyak pendidikan swasta khususnya yang hanya mampu membayar gaji guru pendidiknya saja.

"Saya tidak setuju apabila kebijakan tersebut diterapkan, karena masih banyak pendidikan swasta yang hanya kelar membayar gaji gurunya saja," ujarnya.

Wakil Rektor Unipdu Jombang ini menegaskan, di situasi pandemi Covid-19 sangat tidak pas untuk menerapkan kebijakan itu. Pemerintah, lanjutnya, harus lebih terbuka kepada khalayak luas dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk mendialogkan wacana-wacana kebijakan yang akan diterapkan. 

"Karena apapun terkait itu dampaknya akan berdampak panjang, maka dari itu saya harap masih perlu melibatkan masyarakat dan ormas-ormas," tutur Gus Ufik, sapaan akrabnya.

Bahkan dirinya bersedia pasang badan dengan berbagai pelaksana pendidikan yang lain untuk menyampaikan keberatannya akan kebajikan tersebut. Pemerintah menurutnya harus bisa mencari alternatif-alternatif yang berpihak kepada masyarakat luas atas setiap kebijakan yang diambil.

"Apabila peraturan tersebut nanti diresmikan, maka kami bersama dengan lainnya akan menyampaikan bahwa 'kami keberatan' kepada pihak yang terkait itu. Maka dari itu saya harap pemerintah akan tidak meresmikan kebijakan tersebut," pintanya.

Kontributor: Muhammad Fa'iz Hasan
Editor: Ahmad