Launching Pendataan Warga NU, PCNU Jombang Awali dari MWCNU Jomkot
NU Jombang Online,
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, Jawa Timur me-launching pendataan warganya di auditorium Universitas KH Wahab Hasbullah (Unwaha), Tambakberas, Jombang, Sabtu (27/4).
Pendataan diawali dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Jombang Kota (Jomkot), dan akan berlangsung ke sejumlah MWCNU-MWCNU yang lainnya sesuai jadwal yang ditentukan.
Ketua PCNU Jombang, KH Salmanudin Yazid mengungkapkan, PCNU sangat butuh data-data warga NU secara tepat. Salah satu di antara tujuannya adalah untuk mendorong relalisasi program-program PCNU serta lembaga-lembaganya, khususnya sejumlah program yang nanti berkaitan langsung dengan data-data warga NU.
"Pendataan ini agar kita bisa tahu secara pasti berapa warga NU se-Kabupaten Jombang, bukan hanya kira-kira," jelasnya.
Ia menegaskan pendataan warga NU diperlukan dalam waktu yang relatif panjang. Untuk itu, pria yang kerap disapa Gus Salman ini meminta agar proses pendataan benar-benar berjalan dengan maksimal.
Bahkan menurut Pengasuh Pondok Pesantren Babussalam, Kalibening, Mojoagung ini, data tersebut juga diperlukan dalam urusan akhirat. "Contoh kecilnya, apabila ada warga NU yang meninggal dunia akan disholati oleh warga NU se-Jombang," tuturnya.
Sementara itu, Ketua MWCNU Jomkot, KH Asyharun Nur mengatakan, dirinya merasa bangga kegiatan pendataan warga NU diawali dari MWCNU Jomkot. Ini menurut dia menunjukkan bahwa PCNU telah menjadikan MWCNU Jomkot sebagai percontohan untuk MWCNU yang lainnya.
Lebih jauh ia menyatakan, jadwal pendataan warga NU di MWCNU Jomkot sebetulnya terencana sudah cukup lama, bahkan sebelum pelaksanaan Pemilu 2019. "Tapi karena situasi politik sehingga diundur setelah pemilu, agar tidak ada kecurigaan dukung mendukung salah satu calon," tuturnya.
Sekedar diketahui, kegiatan pendataan ini merupakan salah satu amanah yang disepakati pada konferensi cabang (Konfercab) PCNU Jombang sebelumnya.
Dalam perjalanannya PCNU di Kota Santri ini telah menggodok berbagai macam konsep pendataan, termasuk mendatangkan pihak BPS Provinsi Jawa Timur sebagai konsultan. Namun, dari berbagai pertimbangan, akhirnya dipilihlah pendataan berdasarkan rekap KSK.
Dari data rekap KSK tersebut kemudian akan dikoreksi jajaran Pengurus Ranting NU siapa saja yang termasuk warga NU dan warga yang bukan. (Syamsul Arifin)