Ini Tanggapan Rais Syuriyah PCNU Jombang terkait Kunjungan PKB
NU Jombang Online,
Jajaran DPC PKB Jombang, Jawa Timur pada Selasa (30/4) lalu berkunjung ke Kantor PCNU setempat. Kedatangannya guna melaporkan hasil Pemilu 2019 sebagaimana data internal yang telah dikantongi. Sikap PKB ini diambil karena Nahdlatul Ulama (NU) dinilai sebagai orang tua PKB, sebab NU lah PKB kemudian lahir.
Menanggapi hal ini, Rais Syuriyah PCNU Jombang, KH Abdul Nashir Fattah mengatakan, secara prinsip semua warga NU memiliki keharusan untuk mendorong program pelayanan pemerintah agar bisa dirasakan semua elemen masyarakat.
Baik warga NU yang ada di birokrasi maupun partai politik, mereka bisa bersama-sama pengurus NU guna mewujudkan terealisasinya program pelayanan pemerintah yang baik dan merata.
"Kita semua warga NU yang ada di berbagai tempat, baik di partai politik, di birokrasi dan lain-lain, bersama-sama dengan pengurus NU berupaya agar program pemerintah Jombang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Jombang secara keseluruhan," katanya Rabu malam (1/5).
Warga Jombang dari berbagai latar belakang menurut pandangannya, sudah sepantasnya bisa merasakan pelayanan-pelayanan yang bersumber dari pemerintah. "Tanpa harus membeda-bedakan apa latar belakangnya," imbuhnya.
Terkait dengan partai politik, ia menyebut bahwa semua partai politik (Parpol), khususnya Parpol yang ada warga NU-nya harus juga memperjuangkan hak dan kewajiban semua warga Jombang agar bisa terlayani dengan baik.
Upaya-upaya itu menurutnya, semata hanya untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dan mendapat keadilan. "Karena kita berkewajiban untuk mewujudkan seluruh masyarakat Jombang lebih sejahtera, dan mendapatkan keadilan. Melalui apa? Melalui program yang tepat dan diatur dalam APBD Jombang," jelas Kiai Nashir, sapaan akrabnya.
Kesejahteraan serta keadilan yang bisa dirasakan semua elemen masyarakat sebab pelayanan pemerintah yang baik itu merupakan salah satu indikator kesuksesan dalam dunia pemerintahan. Oleh karenanya perlu dorongan-dorangan dari sejumlah pihak, terlebih dari kalangan NU sendiri.
"Tidak hanya warga NU yang harus disejahjterakan, tetapi semua warga masyarakat Jombang. Kenapa? Karena dana APBD itu untuk seluruh masyarakat Jombang. Siapapun warga masyarakat Jombang berhak mendapatkan dana dari APBD tersebut," pungkasnya. (Syamsul Arifin)