NU Online Jombang,
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang melalui Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jombang dan Kementerian Agama setempat, Senin (4/10/2021). Acara berlangsung di aula Darus Salam Kankemenag Jombang.
Ketua PC LWPNU Jombang, Ilham Rohim menyampaikan, kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari imbauan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur yang dituangkan dalam surat edaran dan ditujukan kepada PCNU se-Jawa Timur.
PWNU Jawa Timur mengawalinya dengan melakukan perjanjian kerja sama dengan BPN Jawa Timur terkait percepatan sertifikasi aset tanah hak milik dan tanah wakaf badan hukum perkumpulan NU. Kemudian diteruskan kepada semua PCNU di Jawa Timur.
"Kerja sama ini berlaku selama 5 tahun ke depan, mari bersungguh-sungguh untuk merawat Memorandum of Understanding (MoU) ini sekaligus merawat tanah wakaf di lingkungan NU," kata Ilham.
Ketua PCNU Jombang, KH M Salmanudin Yazid mengapresiasi upaya PWNU Jatim dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf badan hukum NU dan menyelesaikan aset-aset NU dengan menggandeng BPN.
Sebagai organisasi besar, NU menurutnya tentu memiliki aset tanah yang juga besar. Dan ini tersebar dari pusat hingga daerah. Karena itu, perlu dilakukan percepatan sertifikasi dengan bantuan BPN agar keberadaannya diakui di mata hukum negara.
"Di NU ada keberkahan, khidmah di organisasi NU yang di dalamnya mengurusi wakaf adalah berkah. Kepala BPN Jombang mau mempercepat menyegerakan wakaf NU hidupnya pasti berkah," ucapnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Babussalam Kalibening, Kecamatan Mojoagung meminta Nahdliyin khususnya agar menyambut kerja sama ini dengan antusias. Mushala dan masjid yang dikelola oleh NU diimbau untuk wakaf ke nadhir badan hukum NU untuk menghindari masalah-masalah di kemudian hari.
"Ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf milik NU, karena kalau diwakafkan ke NU aman baik tanahnya, tempatnya atau kegiatannya aman," jelasnya.
Ia menjelaskan, dalam inventarisasi wakaf yang berbadan hukum NU mulai tahun 2019 sampai tahun 2021 ada 117 lokasi yang sudah berakta ikrar wakaf dan sudah nadhir badan hukum NU. "Wakaf-wakaf tersebut mohon diperhatikan untuk dipercepat kalau bisa dalam tahun ini dengan biaya kalau ada gratisan, kalau tidak ada gratisan ya dibicarakan bersama," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Jombang, Kresna Fitriansyah menegaskan akan melaksanakan kerja sama ini dengan sebaik mungkin. "Bila ada permohonan wakaf akan kami segerakan, karena ini adalah merupakan jariyah yang berpahala," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kankemenag Jombang, H Taufiqurrahman juga mengutarakan, kerja sama ini sebagai ikhtiar mengawal kebutuhan masyarakat khususnya warga NU. Aset-aset tanah yang dimiliki NU menurutnya memang perlu disertifikasi agar secara hukum pemerintah diakui.
"Masyarakat tentu akan makin tenang dan khusuk dalam menjalankan ibadah di mushala atau masjid yang diwakafkan ke NU," ujarnya.
Ia menegaskan, Kementerian Agama terkait dengan sertifikasi tanah wakaf membuka lebar dengan memfasilitasi ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf di KUA. "Bila ada tanah wakaf diikrarkan di KUA segera ditindaklanjuti oleh kepala KUA," jelasnya.
Hadir dalam kegiatan ini, kepala kantor BPN, kepala Kankemenag Jombang, Ketua PCNU Jombang, perwakilan PD Muhammadiyah, ketua PC LWPNU Jombang, perwakilan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se-Jombang, dan kader wakaf NU se-Jombang,
Pewarta: Ahmad.