• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Kamis, 25 April 2024

Nasional

ISNU Jatim: Jangan Politisasi Anggota KPPS yang Gugur

ISNU Jatim: Jangan Politisasi Anggota KPPS yang Gugur

NU Jombang Online,
Wakil Ketua Ikatan Sarjan Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur, KH Zahrul Azhar Asumta As’ad takziah (menjenguk) keluarga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang wafat beberapa waktu lalu di Kota Surabaya.

Korban tersebut bernama Suryanto (39) warga Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, ia juga memberikan santunan kepada keluarga korban yang ditinggalkan serta berdoa bersama untuk korban.

“Mereka butuh empati bukan otopsi, mereka pasti akan sedih jika kematian orang-orang yang ia cintai justru dikapitalisasi untuk bahan saling membenci dan ujung ujungnya mendelegitimasi demokrasi,” katanya kepada NU Jombang Online, Sabtu (11/5).

Pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang ini meminta semua pihak mendahulukan sisi kemanusiaan dalam masalah meninggalnya panitia pemungutan suara. Seperti tidak mempolitisasi korban yang meninggal dunia.

Biar bagaimanapun, menurut pria yang biasa disapa Gus Hans ini para panitia pemungutan suara sudah berjuang keras menyukseskan pemilu 2019. Mereka meluangkan begitu banyak waktu untuk kebaikan bersama.

“Ada yang jauh lebih penting dari sekedar kekuasaan yaitu nilai kemanusiaan,” tambah Gus Hans.

Ia melihat ada beberapa kelompok yang akhir-akhir ini sengaja menggiring opini sesat di balik meninggalnya para petugas tersebut. Bahkan perbuatan itu dilakukan orang yang dianggap pintar. 

“Basic pendidikan saya di bidang ilmu politik yang menyadarkan saya betapa pertarungan politik terkadang tak lagi mempedulikan nilai-nilai kemanusiaan. Pesan saya, ngono yo ngono ning ojo ngono,” ungkapnya.

Gus Hans juga mengusulkan ke pemerintah untuk memisahkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada pemilu selanjutnya. Hal ini agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Saya berpesan sabaiknya lain kali Pileg dan Pilpres dipisah untuk mengurangi beban kerja petugas,” pungkas Direktur Rumah Dana Ummat (Rudama) ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, hingga Jumat (10/5) pagi, KPPS yang meninggal dunia mencapai 469 petugas KPPS dan 92 orang petugas pengawas dan 22 petugas keamanan. Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, selain KPPS yang meninggal, sebanyak 4.602 KPPS jatuh sakit saat bertugas. (Syarif Abdurrahman) 


Editor:

Nasional Terbaru