• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Kamis, 28 Maret 2024

Daerah

IPNU Jombang Nilai Wacana PPN Pendidikan dan Bahan Pokok Tidak Pro Rakyat

IPNU Jombang Nilai Wacana PPN Pendidikan dan Bahan Pokok Tidak Pro Rakyat
Muhammad Subhan Ketua PC IPNU Jombang. (Foto: Istimewa)
Muhammad Subhan Ketua PC IPNU Jombang. (Foto: Istimewa)

NU Jombang Online, 
Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Jombang turut bersuara menyikapi wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok dan pendidikan. Wacana tersebut dianggap tidak pro rakyat.

Ketua PC IPNU Jombang, Muhammad Subhan menyampaikan, kalaupun kas negara sedang menipis karena digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 ini. Namun, dia meminta pemerintah cermat mencari alternatif lain untuk recovery  pemasukan negara. Pilihan PPN atas bahan pokok dan pendidikan menurutnya bukan solusi.

"Kita memahami, pemerintah saat ini sedang mendorong kenaikan ekonomi negara yang saat ini sedang merosot. Tapi, betapa tidak tepatnya jika pemerintah nanti menerapkan pajak pada sembako misalnya yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat kalangan bawah," ujar Subhan, Senin (14/6).
 
Ia mengaku, dirinya kini sedang mengkomunikasikan dengan tenaga pendidik dan wakil rakyat terkait hal tersebut untuk memecahkan masalah tersebut. 

"Sektor pendidikan saja masih kekurangan infrastruktur, harusnya diberikan pendanaan lebih dan tidak dipajaki," tuturnya. 

Pria asal Tambakrejo tersebut, itu juga meminta pemerintah untuk mengurungkan rencana penerapan PPN pada sektor pendidikan. Pasalnya kebijakan ini berpotensi pada komersialisasi pendidikan yang lebih masif lagi.

"Harusnya pemerintah memberikan kemudahan untuk masyarakat, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik tanpa adanya faktor biaya yang membebani. Apalagi saat ini banyak lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat kalangan menengah ke bawah, dengan adanya perpajakan justru nantinya akan mematikan lembaga pendidikan yang selama ini banyak membantu rakyat kecil," pungkasnya.

Kontributor: Annisa Rahma Nur Listia
Editor: Ahmad 


Editor:

Daerah Terbaru