• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Kamis, 28 Maret 2024

Nasional

Gus Ami: Pemerintah Harus Optimalkan UMKM dan Gerakan Bangga Produk Indonesia

Gus Ami: Pemerintah Harus Optimalkan UMKM dan Gerakan Bangga Produk Indonesia
Ketua Umum DPP PKB, A Muhaimin Iskandar. (Foto: Istimewa)
Ketua Umum DPP PKB, A Muhaimin Iskandar. (Foto: Istimewa)

Jakarta, NU Jombang Online
Wakil Ketua DPR RI, A Muhaimin Iskandar atau yang lebih akrab dipanggil Gus Ami mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait pembentukan Tim Pemulihan Ekonomi Nasional. Kepada tim ini ia mendorong agar sinergitas dengan semua komponen bisa segera dilakukan.

Gus Ami memaparkan setidaknya ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan untuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional. Di antaranya adalah optimalisasi sejumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. Kemudian pemerintah dan masyarakat hendaknya memberikan dukungan terhadap UMKM dengan memprioritaskan belanja barang-barang buatan dalam negeri. 

"Kita mendukung gerakan 'Bangga Buatan Indonesia' atau membeli produk-produk dalam negeri. Melalui gerakan ini akan menimbulkan multiple effect. UMKM bisa produksi, rakyat belanja dengan harga terjangkau dan pada akahirnya akan menggerakkan sektor ekonomi mikro," katanya di Jakarta, Selasa (28/7). 

Hal itu menurut dia dibutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan dilakukan melalui banyak pendekatan. “Pemerintah diharapkan membuat skema yang matang untuk membuka pemasaran dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Hal ini yang paling utama. Karena dapat mengatasi lesunya permintaan," jelasnya.

Gus Ami menyebut, anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai 123 triliun bagi koperasi dan UMKM. Dana itu dialokasikan untuk relaksasi, subsidi bunga kredit usaha rakyat serta program-program pemulihan ekonomi lainnya. 

Karenanya, dengan anggaran yang cukup besar itu pemerintah baik pusat ataupun daerah diharapkan bisa membuat kebijakan terobosan yang bisa mengatur pemasaran dan sirkulasi atau distribusi barang dari pelaku-pelaku UMKM. Pasar-pasar menurutnya dapat difungsikan kembali dengan protokol Covid-19 yang ketat. 

"Sehingga aktivitas ekonomi tidak menimbulkan penambahan jumlah orang yang terpapar. Hal ini mendesak diselesaikan untuk menggerakkan perekonomian," ujarnya. 

Ketum DPP PKB ini menambahkan, dalam hal mengoptimalkan peran UMKM dibutuhkan konsolidasi data yang tepat. Mulai dari jenis usaha, status, dan data-data demografis lainnya. 

"Karena dengan pendataan yang benar, maka jenis bantuan dan sasaran bantuan menjadi tepat sehingga menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkapnya. 

Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan peluang da potensi ekonomi digital dan pendampingan terhadap UMKM. Pendampingan terhadap UMKM sehingga punya kemampuan bankable. Sekaligus memanfaatkan sistem online. 

"Saat ini baru 8 juta, atau 12.5 persen, dari total 64 juta UMKM yang masuk ke market place," ucap Wakil Ketua DPR bidang Kokesra ini.

Ia membeberkan, pendampingan terhadap UMKM meliputi aspek legalitas badan usaha, peningkatan kualitas produk, kualitas kemasan, sertifikasi produk, penyediaan jasa logistik (gudang dan pengiriman), serta akses terhadap pendanaan atau modal kerja. 

"Pendampingan juga bisa dilakukan dengan melakukan sinergitas program-program pemerintah lainnya, seperti BLT dan BLT Dana Desa, sehingga konsumsi rumah tangga bisa naik. Tanpa upaya merangsang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah UMKM akan jalan ditempat," tuturnya. (Red)


Editor:

Nasional Terbaru