Gus Ami Dorong Mendikbud Libatkan NU dan Muhammadiyah dalam Penerapan PJJ
Jakarta, NU Jombang Online
Wakil Ketua DPR RI, A Muhaimin Iskandar alias Gus Ami menyoroti kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para siswa di tengah pandemi di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan ini memiliki konsekuensi bahwa setiap kegiatan belajar-mengajar harus dilakukan secara online.
Dalam hal ini pemerintah tentu tidak bisa berdiri sendiri atas wajah baru sistem pendidikan tersebut, lantaran situasi pendidikan cukup komplit di berbagai daerah. Karenanya dia mendorong pemerintah aktif menggandeng organisasi kemasyarakatan agar sistem itu berjalan optimal.
“Ini pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu NU, Muhammadiyah, dan oraganisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya,” tegas Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7).
Pasalnya, imbuh dia, di balik PJJ sudah pasti ada tantangan atau persoalan tersendiri. Baik bagi para peserta didik, ataupun untuk orang tua mereka. Terutama saat kebijakan ini harus diterapkan di desa-desa yang sulit mendapat akses jaringan internet memadai. Karenanya harus ada alternatif lain yang bisa mewakili situasi pendidikan yang ada di desa-desa.
“Saya kira Menteri Pendidikan perlu ajak Muhammadiyah, ajak NU bikin gerakan pendidikan alternatif di desa-desa. Membuka (pendidikan alternatif) dengan standar protokol,” kata dia.
“Atau gunakan televisi secara lebih masif lagi. Karena televisi (adalah media yang) cepat dan murah dan terjangkau,” sambungnya.
Gus Ami mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat imbas dari kebijakan tersebut. Gerakan berbagi laptop, berbagi HP, dan berbagi pulsa, dinilainya kurang efektif.
“Saya kira perlu terobosan cepat oleh Mendikbud libatkan masjid, gereja, tokoh-tokoh agama bikin pendidikan langsung. Kalau siswa enggak bisa akses, tokoh agama yang mengakses. Orang tua sudah off pendidikan menengah ke bawah,” pungkasnya. (Red)