• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Jumat, 29 Maret 2024

Daerah

Agar Tak Terbebani, Administrasi Guru Perlu Disederhanakan

Agar Tak Terbebani, Administrasi Guru Perlu Disederhanakan
Ketua PC Pergunu Jombang, H Syamsul Arifin. (Foto: Istimewa)
Ketua PC Pergunu Jombang, H Syamsul Arifin. (Foto: Istimewa)

NU Jombang Online, 
Problem kebanyakan guru masih sama, yakni terkait administrasi yang terlalu banyak. Tak jarang soal administrasi ini membebani para guru dalam menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik. Bahkan bisa dikatakan beban administrasi tersebut sudah obesitas.

"Sampai saat ini terjadi obesitas administrasi, meski demikian kami tetap berusaha untuk (menjalankan) itu semua," kata Ketua Pimpinan Cabang (PC) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jombang, Jawa Timur, H Syamsul Arifin kepada media ini, Senin (25/11).

Pemerintah hendaknya bisa mulai memangkas administrasi guru agar lebih bisa fokus mendidik. Pasalnya, hingga kini sebagian guru ditemui belum maksimal melaksanakan proses belajar mengajarnya di dalam kelas, lantaran beban administrasi yang demikian banyak. Mereka perlu membagi antara mengerjakan tuntutan administrasi sekaligus juga tugas mengajarnya.

"Bila mungkin harus bisa disederhanakan tanpa menghilangkan esensi yang ada. Administrasi yang terlalu banyak dampaknya guru akan sibuk dengan administrasi sehingga implementasinya di kelas juga kurang maksimal," jelas salah seorang dosen di perguruan tinggi swasta ini.

Obesitas administrasi seringkali dialami guru pada Kurikulum 2013, karena kerap terjadi pergantian peraturan menteri (Permen). Hal ini menuntut guru bisa cepat beradaptasi dengan peraturan-peraturan baru yang diterapkan. Meski terkadang sebagian guru belum bisa beradaptasi dengan segera. Kondisi ini tentu menjadi masalah tersendiri bagi perkembangan dunia pendidikan.

"Kurikulum yang bertubi-tubi berubah dengan perangkatnya yang otomatis juga berubah. Adaptasinya ada yang cepat ada yang lambat. Kurikulum 2013 itu sudah berapa kali terjadi perubahan Permen dan menuntut adaptasi guru," ujarnya.

Di samping itu, problem lain yang dihadapi guru adalah kurang meratanya informasi soal pendidikan. Perubahan peraturan dalam pendidikan terkadang masih belum bisa diserap oleh semua guru, terutama guru-guru yang ngajar di sekolah atau madrasah pedesaan atau pelosok. Kondisi demikian juga menjadi hambatan tersendiri bagi percepatan adaptasi guru terhadap regulasi pendidikan yang ada.

"Kemudian juga kurang meratanya akses informasi dan sosialisasi terkait itu kayaknya juga banyak terjadi di sekolah-sekolah," ucapnya.

Untuk itu ia meminta pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mulai memperhatikan situasi tersebut dengan menggencarkan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di pedesaan 

"Secara internal Pergunu dan Ma’arif dalam hal ini sangat dibutuhkan. Sisi lain dari pemegang kebijakan, seperti Kemenag dan Dinas Pendidikan harus bisa efektif terkait sosialisasi ini," pungkasnya.

Pewarta: Syamsul Arifin


Editor:

Daerah Terbaru