Menu Click to open Menus
Home » Berita Utama » Warning Bagi Pengelola Parkir, Termasuk Pemkab Jombang

Warning Bagi Pengelola Parkir, Termasuk Pemkab Jombang

(171 Views) July 31, 2010 7:17 am | Published by | No comment

Jombang, NU Jombang Online
Mahkamah Agung RI (MA) telah membuat keputusan hukum tetap menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Securindo Packatama Indonesia (SPI), pengelola jasa parkir, yang digugat oleh Anny Gultom, pengguna lahan parkir yang dikelola oleh SPI (Kompas, 19 Juli 2010). Mobil Anny hilang ketika di parkir di lahan parkir SPI. Kemudian Anny mengajukan gugatan atas hilangnya mobil tersebut. Keputusan MA tersebut dibuat setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memenangkan gugatan Anny dan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengukuhkan keputusan PN.

Keputusan hukum tetap MA ini merupakan kemenangan bagi rakyat dan konsumen Indonesia yang selama ini masih belum terlindungi dengan baik, terutama konsumen jasa parkir. Kalau kita lihat, hampir semua pengelola parkir dalam karcis parkirnya menuliskan “pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan kendaraan”. Tulisan ini biasanya didasarkan pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat yang berupa Perda. Sebelum keputusan MA diatas keluar, tulisan di karcis parkir atau di tempat parkir yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan kendaraan memang terasa bahwa pengelola parkir hanya ingin enaknya saja. Jasa parkir ditarik tetapi tidak disertai dengan tanggung jawab pengelola parkir.

Keputusan hukum tetap MA tersebut juga menjadi acuan bagi seluruh konsumen, khususnya jasa perparkiran di seluruh Indonesia (disamping UU Perlindungan Konsumen No.8/1999), untuk melakukan gugatan hukum terhadap penyedia usaha parkir jika kendaraannya mengalami kerusakan atau kehilangan. Menurut YLKI, Keputusan MA tersebut juga menjadi yurisprudensi bagi aparat hukum yang menyelesaikan perkara yang sama. Artinya, siapapun yang kehilangan kendaraan di tempat parkir, akan memenangkan gugatan ketika melakukan upaya hukum.

Pengelola Parkir yang juga patut mendapat gugatan adalah pengelola parkir berlangganan tahunan yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Daerah (Misalnya di Jombang, jasa parkir dibayar ketika pembayaran pajak kendaraan, secara paksa!). Pemerintah Daerah yang mengelola parkir berlangganan tahunan harus siap-siap digugat atau menerima klaim kendaraan rusak atau hilang yang diparkir sepanjang jalan dimana area parkir berlangganan ditetapkan.

Pemerintah daerah (Jombang) juga akan terkena klaim dan gugatan bagi kendaraan yang diparkir di area yang dikelola secara ilegal di tempat-tempat umum.

Namun yang lebih penting, seluruh Pemda harus segera merevisi Perda tentang parkir dan terutama parkir berlangganan yang diberlakukan di wilayahnya dengan membuang kata-kata “Tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan kendaraan”. Karena, meskipun kasus Anny terjadi di Jakarta, tetapi bisa menjadi acuan bagi konsumen di seluruh Indonesia dan menjadi yurisprudensi bagi aparat hukum. (mus)

Categorised in:

No comment for Warning Bagi Pengelola Parkir, Termasuk Pemkab Jombang

Leave a Reply