Polemik Parkir Berlangganan Masih Berlanjut di Jombang, Kinerja Dewan Dipertanyakan

Polemik Parkir Berlangganan Masih Berlanjut di Jombang, Kinerja Dewan Dipertanyakan

NU Jombang Online,
Sejumlah Pengurus Kopiah Nusantara mempertanyakan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang terkait mencuatnya polemik parkir berlangganan yang terus menuai persoalan.

img_20161006_191041Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh dewan terkait polemik parkir tersebut dinilai lemah. Hal ini diutarakan Mahmudi Fathon, Ketua Umum Kopiah Nusantara saat melakukan hearing dengan dewan setempat. Menurutnya, polemik parkir tersebut bukan permasalahan yang baru, namun terkesan terjadi pembiaran dari beberapa pihak, termasuk dewan.

“Kalau hal ini sudah menjadi kebijakan di pemerintahan daerah, namun masih terjadi persoalan, persoalan lama atau baru, seakan akan terjadi pembiaran dari pihak terkait, terus apa dan sejauh mana kerja  pemerintah menyikapi hal ini,” katanya, Kamis (6/10/2016) siang.

Dalam pertemuan tersebut, para aktivis Kopiah Nusantara ditemui Wakil Ketua DPRD Jombang, Minardi, Ketua Komisi A DPRD Jombang Cakup Ismono, Ketua Komisi C DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, serta belasan anggota legislatif lainnya.

Kepada mereka, Mahmudi memaparkan beberapa temuan yang dianggap merugikan warga setempat. Salah satunya juru parkir (Jukir) yang masih memungut biaya parkir pengemudi meski pihaknya sudah memiliki stiker parkir berlangganan.

“Sangat miris dengan penerapan parkir berlangganan. Padahal ketika kita memperpanjang pajak kendaraan, baik kendaraan roda dua ataupun roda empat, kita memang kewajiban retribusi tahunan yang dibayar sekali dalam satu tahun (parkir berlangganan, red). Namun faktanya, itu masih ada pungutan biaya parkir,” kata pria yang juga Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jombang itu.

Sementara pembiaran tersebut diakui Cakup Ismunu. Ia menyatakan, sebelumnya sudah mengetahui persoalan itu, namun sejumlah dewan, khususnya yang tupoksinya berkaitan dengan polemik tersebut belum sampai detail mengkajinya. “Kalau tadi ada bahasa terjadi pembiaran, memang harus kita akui,” ujarnya.

Cakup, berjanji polemik tersebut akan segera dikaji kembali dengan beberapa pihak yang bersangkutan. “Yang pasti kita menjanjikan segera ditertibkan. Karena ini merugikan masyarakat, Kita akan kaji bersama, kita juga harus manggil SKPD terkait, terutama Dishub, juga pihak terkait lainnya,” ucap dia.

Ia pun sepakat jika Perda parkir berlangganan direvisi. “Dan kami sepakat segera perda ini dirubah, namun terkait teknis pasti diatur di Perbup,” lanjut dia.

Hal senada diungkapkan Mas’ud Zuremi, bahwa pada beberapa bulan yang lalu pihaknya juga sudah pernah membahas persoalan demikian dengan sejumlah komisi. “Sekitar 7 bulan yang lalu, hal ini juga sudah masuk pada pemikiran kami terkait parkir,” kata Mas’ud. (jombangtimes.com/Syamsul Arifin)

Categories: Berita Utama

About Author