Menu Click to open Menus
Home » Berita Utama » Pergunu Jombang Kembali Desak Mendikbud Revisi Kebijakan tentang Sekolah 5 Hari

Pergunu Jombang Kembali Desak Mendikbud Revisi Kebijakan tentang Sekolah 5 Hari

(140 Views) August 10, 2017 2:26 am | Published by | No comment

NU Jombang Online,
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kabupaten Jombang kembali mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) merevisi kebijakannya terkait sekolah 5 hari. Ini setelah informasi di lapangan belakangan ini, kebijakan itu tetap berlangsung. Bahkan, Dinas Pendidikan di beberapa daerah memaksakan pelaksanaan ini. Argumentasi mereka, karena Permendikbud No. 23 Tahun 2017 sebagai dasar hukum FDS belum dicabut, sehigga tetap harus diterapkan.

“Pergunu Jombang mendesak agar Mendikbud merevisi kebijakan tentang sekolah 5 hari, agar tidak ¬†dipaksakan sebagai keharusan untuk semua lembaga pendidikan dan di semua wilayah NKRI,” kata Ahmad Faqih, Ketua PC Pergunu Jombang, Kamis (10/8/2017).

Kabijakan tersebut menurutnya hanya banyak memakan korban, terutama bagi sekolah diniyah yang telah lama berlangsung di berbagai tempat. Diniyah yang biasanya berlangsung pada sore hari merupakan upaya guru dalam memperdalam ilmu agama di luar kegiatan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan formal.

“Belum lagi banyak peserta didik yang mengikuti pendidikan ganda, pagi belajar di sekolah formal, dan sore hari belajar di madrasah diniyah, TPQ, les, kursus dan lain-lain,” imbuhnya.

Disamping itu, kata dia, ada kondisi lain yang juga tidak mendukung dengan kebijakan 5 hari sekolah ini. Misalkan dari sisi ekonomi masyarakat (wali murid) yang menengah ke bawah, tentu mereka juga secara otomatis akan menambah jatah keuangan untuk anak-anaknya, sementara di berbagai daerah, lanjutnya, masih banyak masyarakat yang sangat kesulitan dari sisi ekonomi.

“Kita ketahui bahwa masih banyak sekolah dan wali murid yang secara ekonomi, kesulitan untuk menyediakan biaya makan siang bila harus mengikuti kegiatan di sekolah sampai sore hari,” bebernya.

Bahkan, sebagian diantara peserta didik pada sore hari harus bekerja untuk membantu orang tuanya guna menupang ekonomi mereka. “Tentu kebijakan 5 hari sekolah sangat tidak bijak bagi mereka,” paparnya.

Untuk itu, ia mengatakan, jika memang kebijakan tersebut dipaksakan untuk diterapkan, maka akan lebih bijak jika kebijakan ini hanya bersifat opsional. Bukan bersifat nasional, melihat ada berbagai kondisi yang tidak mendukung terhadap realisasi kebijakan tersebut di berbagai daerah Indonesia.

“Kebijakan itu seyogyanya bersifat pilihan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan disesuaikan dengan situasi kondisi dan lokasi tempat lembaga pendidikan berada. Tidak dipaksakan untuk seluruh lembaga pendidikan di seluruh wilayah,” tuturnya. (Syamsul Arifin)

Categorised in:

Comment Closed: Pergunu Jombang Kembali Desak Mendikbud Revisi Kebijakan tentang Sekolah 5 Hari

Sorry, comment are closed for this post.